GURU TIDAK LINIER DI PINDAH TUGASKAN Baca; DPRD kerja sama dengan Pemerintah Melawi…….URL ke Bawah.

0
47

Melawi inspirasikapuas.com

Guru Pendidik yang bukan S.Pd, tidak diberikan sertifikasi sesuai aturan, alasannya: jurusan yang dimiliki tidak linier dengan bidang studi yang diajarkan. Maka atas kemauan guru pendidik di maksud, mereka bersedia di pindah tugaskan ke STRUKTURAL, jelas Kadis BKD  Kabupaten Melawi Drs.Paulus, ke media ini senin tanggal 4/11/2019.

Kepala Dinas BKD Melawi,  menyampaikan; kami sudah menjejaki ke UNTAN, Bagaimana solusi agar guru di luar  penyandang gelar di luar S.Pd ini kembali kuliah mengambil jurusan linier, dengan bidang studi masing-masing, Tapi usulan kami tidak bisa dilayani pihak UNTAN. Alasannya ‘jumlah guru tersebut sangat sedikit, dan jurusan nya berbeda-beda. Dengan kemauan dan kesepakatan kami dan pihak guru tersebut, guru yang dianggap tidak linier di pindah tugaskan ke Fungsional Umum [struktural]

Senada hal ini, Joko Wahyono,M.Si, Kadis Diknas Melawi membenarkan, mereka tidak bisa diberikan sertifikasi, kalau mau dapat sertifikasi, para guru tersebut harus kuliah lagi penyetaraan 3 sampai 4 semester di UT [Universitas Terbuka]. Maka sepuluh orang oknum guru yang di pindah tugaskan ke struktural tidak mau lagi kuliah, dengan pertimbangan yang matang, mereka lebih memilih di pindahkan ke fungsional umum di sesuaikan dengan basic ke ilmuan nya masing-masing.

Permintaan Para guru tersebut sudah kami minta persetujuan dengan Pak Bupati Kabupaten Melawi Panji,S.Sos, dan Pak bupati memberi persetujuan. Dengan pertimbangan; di tempatkan menjadi staf, tidak di eselon. Kebetulan Wacana pemerintah pusat akan menghapuskan eselon 2-4, jelas nya.

Dengan adanya pemindahan tugasan dari guru pendidik ke Fungsional Umum, masyarakat beranggapan, hal itu menjadi menambah beban belanja Kabupaten Melawi [APBD]. Guru yang mengajar di SLTA, selama ini sudah menjadi wewenang Provinsi, sekarang di tugaskan di lingkungan struktural Pemerintah daerah Kabupaten Melawi, tentu secara otomatis beban tanggung jawab dan penggajian, di ambil alih oleh pemerintah Kabupaten Melawi, timpal masyarakat ke wartawan koran ini waktu ketemu di salah satu warung kopi. [pangaribuan]

 

BUPATI DAN DPRD MELAWI, KERJASAMA YANG BAIK.

Melawi inspirasikapuas.com

Agenda pengambilan keputusan kesepakatan tentang penyampaian Anggaran Perbelanjaan Belanja–Perubahan Daerah [APBD-P] Kabupaten Melawi 2019, oleh pemerintah dalam rapat Paripurna Tahun Anggaran 2019, kedua lembaga legislatif dan Pemerintah menempuh jalan kesepakatan. Itu terlihat ketiga Unsur Pimpinan dan Fraksi  maupun anggota DPRD Melawi, bekerja keras bersama pemerintah  selama masa sidang pembahasan anggaran. Dalam waktu yang mendesak dalam waktu 5 hari, dari tanggal 26-31/10/2019 kedua lembaga ini bekerja dari pagi sampai malam, imbuh PLT Sekwan DPRD Kabupaten Melawi Abang Alamsyah,SH, ke wartawan media ini waktu di temui di ruang kerjanya, jumat tanggal 1/11/2019.

Dari hasil penyampaian Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi, semua Fraksi menyampaikan persetujuan tentang APBD 2019. Adapun sedikit-sedikit penyampaian beberapa Fraksi yang kurang memuaskan kinerja Bupati dan OPD, itu saya rasa sah-sah saja. Karena hal untuk meningkatkan kinerja pemerintah ke depan. Bisa kita anggap ketidak puasan itu suatu masukan koreksi kerja. Dalam waktu dekat Pemerintah dan DPRD Kabupaten Melawi akan membahas APBD tahun anggaran 2020. Saat ini tanggal 1/11/2019 para anggota DPRD sudah mulai bekerja dengan BANMUS [Badan Musyawarah] DPRD terkait APBD 2020. Direncanakan bulan 11/2019 APBD dimaksud sudah rampung, atau kerap disebut ketuk palu. Kita berharap kerja sama menuju kemajuan percepatan pembangunan Kabupaten Melawi terus berjalan lancar, harap Alamsyah. [pangaribuan].

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here