PT.SBK ABAIKAN UU,TELANTARKAN KARYAWAN

0
180

Hak karyawan dalam pemutusan Kerja harus membayar pesangon sesuai UU nomor 13 tahun 2003 tetang  ketenaga kerjaan pasal 156 ayat 2, pasal 156,ayat 3,.oengunduran diri diatur pasal 102 ayat 1,ketentuan  pasal 156 ayat 4.

MELAWI inspirasikapuas.com

Anggota DPRD Alexius Dapil II,ELLa Menukung,Kabupaten Melawi dari F.Nasdem,menyampaikan ke wartawan media ini,Minggu tanggal 27,10.2019,Dirinya di datangi puluhan karyawan  korban PHK,dan Pemutihan oleh pihak PT,Sari Bumi Kusuma {SBK] ber operasi di  Nanga Noak Kecamatan Ella Kabupaten Melawi.Kedatangan Masyarakat tertanggal 26/10/2019 itu menyampaikan keluhan nya masalah PHK,serta Pemutihan dari PT SBK .Mereka mengeluhkan nasib nya yang merasa hak pesangon atau jasa kerja  sudah berjalan satu tahun tidak di bayar sesuai surat perjanjian antara pihak karyawan denga pihak  Manegemen PT SDK.Padahal dalam surat perjanjian Pemutusan Hubung kerja itu jelas di tulis di dalam kwitansi oleh pihak Perusahaan besaran nominal rupiah yang wajib di berikan PT SBK.Tapi sampai sekarang belum kunjung rrealisasi pencairan hak karyawaan terebut.Saya sudah sampaikan kepada pihak PT SBK lewat WA,jawaban nya, masih sedang di proses nama nama karyawan sudah kami sampaikan ke pusat,kebetulan Perusahaan sedang mengalami kesulitan Keuangan,sembari Alex,menunjukkan WA nya kepada Wartawan Media ini.Alex memohon kepada pihak Menegemen PT SBK,tolong di bayarkan hak hak Karyawaan sesuai UU ketenega kerjaan,jangan banyak alasani bertele tele.Alasan itu ,tidak kooperatif.Masalah itu urusan Perusahaan hak Karyawan harus di pertanggung jawabkan,segera di bayar.

Saya merasa prihatin dengan keadaan karyaawaan korban Pemutihan {pensiun] dan yang di PHK,apalagi yang di putihkan,mereka sudah diatas umur 56 tahun,mereka hanya mengharafkan jasa tersebut penyambung masa tua,produktivitas mereka sudah terbatas untuk mencari nafkah sehari hari.Masa hak orang di tahan tahan inikan mengabaikan aturan dan hak orang lain,tolong saya minta tolong baik secara masyarakat ELLa,maupun secara lembaga DPRD,segera di tuntaskan kewajiban PT SBK,di bayarkan hak karyawaan itu,timpal alex dengan wajah kesal.Dia menambahkan,keluhan masyarakat adalah aspirasi,aspirasi masyarakat harus kami perjuangkan sebagai Legislatif.Hal itu masuk dalam kewajiban DPRD dalam pengambilan sumpah dan janji kami.Maka kalau masalah ini masih di undur undur realisasinya saya akan menyampaikan lewat lembaga. Dengan dasar sesuai UU ketenaga kerjaan tertera di atas.tegas nya [pangaribuan].

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here